Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan normalisasi kali Bekasi, Jawa Barat, rampung pada pertengahan 2023. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, saat ini telah dilaksanakan pekerjaan Pengendalian Banjir Kali Bekasi paket I, di mana pekerjaan normalisasi ini merupakan upaya penanganan banjir akibat meluapnya Kali Bekasi yang merupakan pertemuan dua kali, yakni Cileungsi dan Cikeas. Basuki meminta, pekerjaan pengerukan endapan di Kali Bekasi agar segera dilakukan untuk memperlancar aliran air ke hilir, dengan tetap memperhatikan review desain struktur pada area area dilewati utilitas air bersih.

"Hal ini agar tidak diperlukan relokasi utilitas karena memerlukan waktu dan biaya tambahan. Saat ini lokasi lokasi utilitas yang masih tertinggal diupayakan dengan design lain yang sesuai kondisi di lapangan, diminta ke konsultan untuk menghitung design alternatif sehingga tidak perlu merelokasi utilitas," kata Basuki, Senin (7/3/2022). Khusus untuk lahan milik pengembang perumahan, Basuki menginstruksikan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) membuat surat pemberitahuan ke pengembang akan dikerjakan pembangunan tanggul Sehingga pihak pengembang dapat menerima sebagian lahan miliknya dapat dipakai, tanpa proses pembebasan lahan karena pembangunan tanggul atau parapet untuk mengamankan perumahan sekitar.

Direktur Sungai dan Pantai Ditjen Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR Bob Arthur Lombogia menyampaikan, jika pembebasan lahan berjalan lancar maka penyelesaian pekerjaan bisa dipercepat selesai di pertengahan atau akhir tahun 2023. Saat ini BBWSCC tengah melakukan kegiatan Pengendalian Banjir Kali Bekasi paket I (Bendung Bekasi Pertemuan Sungai Cileungsi dan Cikeas (P2C), Paket 6 dan Paket 7 di wilayah Cikarang Bekasi Laut (CBL) Kabupaten Bekasi, dari total tujuh paket. Untuk Pengendalian Banjir Kali Bekasi paket 1 pekerjaannya dilaksanakan oleh kontraktor Kontraktor pelaksana PT Adhi Karya dan PT Nindya Karya KSO dengan nilai kontrak sebesar Rp591 miliar dan progres fisik 37 persen.

Sementara bertindak sebagai konsultan supervisi PT Wiratman Associate PT Indra Karya PT Hilmy, KSO dengan nilai kontrak konsultan nilai Rp24,1 miliar, di mana lekerjaannya telah dimulai sejak awal 2021.